Makalah Hukum Perikatan dan Kontrak Perusahaan PT. FREEPORT

Rijal Habibulloh

Updated: 17 May, 2023 • • min read

Table of Contents

Kali ini admin postingkan makalah hukum perikatan dan kontrak perusahaan silahkan simak di bawah ini.

HUKUM PERIKATAN & KONTRAK

KONTRAK PT. FREEPORT YANG MERUGIKAN INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Aktivitas pertambangan PT Freeport McMoran Indonesia (Freeport) di Papua, dimulai sejak tahun 1967 hingga saat ini, berlangsung selama 45 tahun. Selama ini, kegiatan bisnis dan ekonomi Freeport di Papua, telah mencetak keuntungan finansial yang sangat besar bagi perusahaan asing tersebut. PT. Freeport Indonesia (PTFI) adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. PTFI merupakan penghasil terbesar konsentrat tembaga dari bijih mineral yang juga mengandung emas dalam jumlah yang berarti. PTFI tidak hanya mendukung kebutuhan ekonomi tetapi juga mendukung kebutuhan sosial dan lingkungan hidup, sehingga tidak mengganggu kesinambungan kehidupan generasi di masa akan datang.

Awal berdirinya PT Freeport Indonesia (PTFI) bermula saat seorang manajer eksplorasi Freeport Minerals Company; Forbes Wilson, melakukan ekspedisi pada tahun 1960 ke Papua setelah membaca sebuah laporan tentang ditemukannya Ertsberg (Gunung Bijih), sebuah cadangan mineral, oleh seorang geolog Belanda; Jean Jacques Dozy, pada tahun 1936.

Setelah ditandatanganinya Kontrak Karya pertama dengan Pemerintah Indonesia bulan April 1967, PTFI memulai kegiatan eksplorasi di Ertsberg pada Desember 1967. Konstruksi skala besar dimulai bulan Mei 1970, dilanjutkan dengan ekspor perdana konsentrat tembaga pada bulan Desember 1972.

Setelah para geolog menemukan cadangan kelas dunia Grasberg pada tahun 1988, operasi PTFI menjadi salah satu proyek tambang tembaga/emas terbesar di dunia. Di akhir tahun 1991, Kontrak Karya kedua ditandatangani dan PTFI diberikan hak oleh Pemerintah Indonesia untuk meneruskan operasinya selama 30 tahun.

PTFI merupakan salah satu pembayar pajak terbesar bagi Negara Indonesia. Sejak tahun 1992 sampai dengan 2005, manfaat langsung dari operasi perusahaan terhadap Indonesia dalam bentuk dividen, royalti dan pajak mencapai sekitar 3,9 miliar dolar AS. Selain itu, PTFI juga telah memberikan manfaat tidak langsung dalam bentuk upah, gaji dan tunjangan, reinvestasi dalam negeri, pembelian barang dan jasa, serta pembangunan daerah dan donasi. Dalam tahun 2005, PTFI telah menghasilkan dan menjual konsentrat yang mengandung 1,7 miliar pon tembaga dan 3,4 juta ons emas.

B.RUMUSAN MASALAH

Fenomena yang terjadi dalam Freeport Indonesia ini sudah diluar kendali. Keuntungan, kerugian, semua dialami oleh satu pihak, yaitu Indonesia. Semua dikarenakan oleh pemerintahan yang semakin lama semakin tidak menghiraukan kerusakan yang dialami. Semua masyarakat pun mempertanyakan kebijakan pemerintah yang tidak pernah bijak dalam masalah ini. Banyak kejadian yang sangat merugikan Indonesia dan masyarakat papua. Pemerintah hanya tergiur oleh pendapatan pajak dari PTFI, tetapi tidak melihat dampak-dampak yang terjadi dalam masyarakatnya. Padahal dalam perbandingan pajak dengan pendapatan PTFI sangatlah berbeda. Mereka lebih mendapat untung daripada Negara ini yang memiliki itu semua secara utuh. Tetapi hanya mendapat seperempat penghasilan yang mereka raup dari semua kerusakan yang diperbuat di Indonesia ini.

Dalam wawancara di Metro TV, Marwan batubara (Direktur Resources Studies) mengatakan Pemerintah harus lebih serius menuntut freeport mematuhi UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa divestasi saham diharuskan. Dalam UU tersebut Pasal 112 Ayat 1 disebutkan setelah lima tahun berproduksi, badan usaha asing pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melakukan divestasi saham.

Ketua DPN Repdem, Masinton Pasaribu menjelaskan, penghasilan bersih PT Freeport Indonesia, perharinya mencapai US$ 20 juta atau jika dikalikan dengan 31 hari hasilnya adalah: US$ 620 Juta (jika dirupiahkan sekitar 5,5 triliun). Apabila penghasilan PT Freeport Indonesia sebesar US$589 juta per bulan, maka penghasilan bersih Freeport pertahunnya kurang lebih 70 triliun rupiah, kalau dikalikan dengan 44 tahun keberadaan Freeport di Indonesia maka keuntungan bersihnya mencapai 3.000 triliun, sebuah jumlah yang cukup fantastis.

“Keuntungan Freeport bisa untuk menutupi utang luar negeri Indonesia sejumlah 1.700 triliun rupiah yang selama ini bebannya ditanggung oleh rakyat Indonesia.”

Kehadiran Freeport, menurut Masinton, menjadi sumber segala masalah untuk rakyat Papua, kekayaan alam yang dikeruk tidak digunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat Papua.

Bahkan, ungkapnya, Freeport memobilisasi aparat militer TNI/Polri untuk mengamankan kepentingannya di Papua, dengan menggelontorkan uang triliunan rupiah kepada TNI/Polri Freeport merubah loyalitas abdi negara dan rakyat menjadi abdi Freeport.

“99% keuntungan Freeport dari tanah Papua dibawa ke Amerika Serikat, hanya 1 persen yang diberikan kepada Indonesia, dari secuil keuntungan yang diserahkan kepada Indonesia, itupun hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha dan pejabat pusat di Jakarta seperti Ginanjar Kartasasmita,Bakrie corporation,Abdul Latif, serta pejabat daerah di Papua,” tuturnya.

Untuk itu, agenda perjuangan, usir Freeport dari Indonesia, menjadi penting karena Freeport adalah kunci utama yang harus dibuka untuk mulai menasionalisasi seluruh aset-kekayaan Indonesia yang dikuasai asing seperti Chevron, Exxon, Total, Shell, Newmont, CNOOC, dan lain-lainnya.

Ada perbedaan sangat besar terkait pengelolaan kekayaan alam Indonesia di zaman Pak Soekarno dengan zaman Pak Harto dan para pewarisnya. Soekarno bersikap, “Biarkan kekayaan alam kita, hingga insinyur-insinyur Indonesia mampu mengolahnya sendiri.” Sedangkan Pak Harto dan para pewarisnya hingga sekarang bersikap, “Biarkan kekayaan alam kita dijarah oleh orang-orang asing, silakan Mister…”

Merupakan fakta sejarah jika di awal kekuasaan Pak Harto, kekayaan alam Indonesia yang melimpah-ruah digadaikan kepada blok imperialisme Barat yang dipimpin Amerika Serikat. Sebelumnya Pak Harto dan Washington agaknya telah memiliki “MOU” bahwa jika Pak Soekarno berhasil dikudeta maka Harto yang menggantikannya akan “membalas budi” kepada Washington berupa penyerahan negara dan bangsa ini tanpa syarat agar bisa dieksploitasi sepuasnya oleh para tuan bule di Washington. Tragedi pertemuan Mafia Berkeley dengan Rockefeller dan kawan-kawannya di Jenewa-Swiss di bulan November 1967 menjadi bukti tak terbantahkan tentang permufakatan iblis tersebut. Di saat itulah, rezim Jenderal Harto mencabut kemerdekaan negeri ini dan menjadikan Indonesia kembali sebagai negeri terjajah. Ironisnya, penjajahan asing atas Indonesia diteruskan oleh semua pewarisnya termasuk rezim yang tengah berkuasa hari ini yang ternyata “jauh lebih edan” ketimbang Jenderal Harto dulu.

Sampai sekarang, hampir semua cabang produksi yang amat vital bagi negara dan bangsa ini telah dikuasai asing. Banyak buku yang telah memaparkan dengan jujur kenyataan menyedihkan ini. Beberapa di anaranya adalah buku berjudul “Di Bawah Cengkeraman Asing: Membongkar Akar Persoalannya dan Tawaran Revolusi untuk Menjadi Tuan di Negeri Sendiri” (Wawan Tunggul Alam: 2009), dan “Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!” (Amien Rais, 2008). Dengan bahasa jurnalisme yang sangat mengalir namun amat kaya data, Wawan memaparkan dengan lugas hampir seluruh fakta yang patut diketahui generasi muda bangsa ini, agar kita bisa sadar sesadar-sadarnya jika Indonesia itu, negeri kita ini, sekarang masih merupakan negeri terjajah! Dan untuk buku yang kedua yang ditulis oleh Amien Rais, isinya benar-benar bagus dan sangat anti dengan neo-liberal. Namun dalam faktanya sangat ironis, karena entah dengan alasan apa, Amien Rais sekarang malah jelas-jelas menjadi bagian dari kelompok NeoLib dengan berterus-terang menyatakan dukungannya pada rezim yang berkuasa sekarang. Disadari atau tidak, dia sekarang telah menjadi part of problem bagi bangsa ini dan menjadi salah satu penghalang bagi gerakan pemerdekaan negeri ini dari cengkeraman imperialisme asing.

Jika Imperialisme dan Kolonialisme Kuno (Spanyol, Portugis, VOC, Fasis Jepang, dan NICA) menggunakan senjata api untuk menjajah suatu negeri, maka sekarang, Imperialisme dan Kolonialisme Modern (Neo Kolonialisme dan Neo Imperialisme, Nekolim) lebih pintar dengan tidak lagi memakai senjata api namun mempergunakan kekuatan uang (baca: kekuatan utang).

JFK, CIA, dan Freeport Di atas telah disebutkan, hanya beberapa bulan setelah secara de-facto berkuasa, Jenderal Harto menggadaikan nyaris seluruh kekayaan alam negeri ini kepada blok imperialisme asing. Salah satu cerita yang paling menyedihkan adalah tentang gunung emas di Papua Barat. Gunung emas yang sekarang secara salah kaprah disebut sebagai Tembagapura, merupakan sebuah gunung dimana cadangan tembaga dan emas berada di atas tanahnya, tersebar dan siap dipungut dalam radius yang amat luas.

Lisa Pease menulis artikel berjudul “JFK, Indonesia, CIA, and Freeport” dan dimuat dalam majalah Probe. Tulisan bagus ini disimpan di dalam National Archive di Washington DC. Dalam artikelnya, Lisa Pease menulis jika dominasi Freeport atas gunung emas di Papua dimulai sejak tahun 1967, namun kiprahnya di Indonesia sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun 1959. Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya. Ketegangan terjadi. Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan.

Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur Pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen. Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita jika dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques Dozy di tahun 1936. Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di Perpusatakaan Belanda. Van Gruisen tertarik dengan laporan penelitian yang sudah berdebu itu dan membacanya.

Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pimpinan Freeport Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu melimpah. Tidak seperti wilayah lainnya di seluruh dunia, maka kandungan biji tembaga yang ada di sekujur Gunung Ersberg itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah. Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata.

Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survei dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini kelak ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The Conquest of Cooper Mountain. Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah. Dari udara, tanah di sekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari.

Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak! Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama Gold Mountain, bukan Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar dan dalam waktu tiga tahun sudah kembali modal. Piminan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat. Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur menekan kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.

Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Pak Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat. Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah sepertinya mendukung Pak Soekarno.

Kennedy mengancam Belanda akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat.

Ketika itu sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibanding nilai emas yang ada di gunung tersebut.

Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company mentah kembali. Para pimpinan Freeport jelas marah besar. Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan!

Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Banyak kalangan menyatakan penembakan Kenndey merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.

Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil siap yang bertolak-belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya. Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C. Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport.

Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California). Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60 persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan soekarno ini.

Augustus C. Long amat marah terhadap Pak Soekarno dan amat berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya. Mungkin suatu kebetulan yang ajaib. Augustus C. Long juga aktif di Presbysterian Hospital NY di mana dia pernah dua kali menjadi presidennya (1961-1962). Sudah bukan rahasia umum lagi jika tempat ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.

Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pimpinan Texaco. Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu yang di Indonesia dikenal sebagai masa yang paling krusial.

Pease mendapakan data jika pada Maret 1965, Augustus C. Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Agustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelijen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Pak Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai Our Local Army Friend.

Salah satu bukti adalah sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan jika kelompok Jenderal Suharto akan mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Pak Soekarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi jika hal itu benar adanya.

Awal November 1965, satu bulan setelah tragedi 1 Oktober 1965, Forbes Wilson mendapat telpon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams, yang menanyakan apakah Freeport sudah siap mengeksplorasi gunung emas di Irian Barat. Wilson jelas kaget. Ketika itu Soekarno masih sah sebagai presiden Indonesia bahkan hingga 1967, lalu darimana Williams yakin gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan Freeport?

Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport ternyata sudah mempunyai kontak tokoh penting di dalam lingkaran elit Indonesia. Mereka adalah Menteri Pertambangan dan Perminyakan Ibnu Soetowo dan Julius Tahija. Orang yang terakhir ini berperan sebagai penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport. Ibnu Soetowo sendiri sangat berpengaruh di dalam angkatan darat karena dialah yang menutup seluruh anggaran operasionil mereka.

Sebab itulah, ketika ketika UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didiktekan Rockefeller, disahkan tahun 1967, maka perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Pak Suharto adalah Freeport. Inilah kali pertama kontrak perminyakan yang baru dibuat. Jika di zaman Pak Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah banyak merugikan Indonesia.

Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport menggandeng Bechtel, perusahaan AS yang banyak mempekerjakan pentolan CIA. Direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel, sedangkan mantan Direktur CIA Richards Helms bekerja sebagai konsultan internasional di tahun 1978.

Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik “Jim Bob” Moffet dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun. Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A. Maley, menulis sebuah buku berjudul “Grasberg” setebal 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki depost terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati urutan ketiga terbesar.

Istilah Kota Tembagapura itu sebenarnya menyesatkan dan salah. Seharusnya Emaspura. Karena gunung tersebut memang gunung emas, walau juga mengandung tembaga. Karena kandungan emas dan tembaga terserak di permukaan tanah, maka Freeport tinggal memungutinya dan kemudian baru menggalinya dengan sangat mudah. Freeport sama sekali tidak mau kehilangan emasnya itu dan membangun pipa-pipa raksasa dan kuat dari Grasberg-Tembagapura sepanjang 100 kilometer langsung menuju ke Laut Arafuru di mana telah menunggu kapal-kapal besar yang akan langsung mengangkut emas dan tembaga itu ke Amerika. “Perampokan legal” ini masih terjadi sampai sekarang.

Kisah Freeport merupakan salah satu dari banyak sekali kisah sedih tentang bagaimana kekayaan alam yang diberikan Allah SWT kepada bangsa Indonesia, oleh para penguasanya malah digadaikan bulat-bulat untuk dirampok imperialisme asing, demi memperkaya diri, keluarga, dan kelompoknya sendiri. Kenyataan memilukan ini masih berlangsung sampai sekarang hingga rakyat menjadi sadar dan menumbangkan penguasa korup.

SARANA PENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

a. Pembangunan Pembangkit Daya Listrik.

Memiliki kapasitas pembangkitan sekitar 385MW listrik (250MW kapasitas tetap) terdiri dari PLTU berbahan bakar batubara berkapasitas 195MW di Portsite dan pembangkit diesel (terutama diMil l). Jaringan distribusi memasok listrik dari PLTU menujuMill.

b. Perkotaan & Camp.

Lokasi kota menyediakan berbagai jasa untuk memenuhi kebutuhan karyawan PTFI , mulai dari toko retail, restoran, sarana hunian, sekolah, sarana kesehatan, perpustakaan, bank, jasa pos, sarana pelatihan, hingga sarana rekreasi.

c. Klinik Kesehatan & Rumah Sakit.

PT. Freeport memiliki rumah sakit untuk karyawan berkapasitas 100 tempat tidur di Tembagapura dan banyak klinik di daerah sekitar. Selain itu, juga memberikan dana rumah sakit berkapasitas 74 tempat tidur di desa Waa-Banti yang berdekatan, dan sebuah rumah sakit berkapasitas 101 tempat tidur di Timika.

d. Penerbangan.

Bandara di Timika merupakan sentra bagi penerbangan ke/dari wilayah proyek PTFI. Melalui salah satu mitra, PTFI menjalankan penerbangancharter untuk mengangkut karyawan antara Papua dan kota asal mereka di bagian lain Indonesia. Bandara tersebut juga telah menarik beberapa penerbangan komersial. PTFI menyediakan pesawat helikopter dan dukungan sarana penerbangan lainnya dalam rangka upaya operasional dan eksplorasi PTFI.

e. Pabrik Pengolahan Batu Gamping.

PTFI telah membangun tambang (quarry) dan pabrik pengolahan batu gamping. Pabrik tersebut menghasilkan batu gamping yang dikonsumsi di tambang maupun Mill.

f. Sarana Perbengkelan & Perawatan.

PTFI memiliki sejumlah bengkel berlokasi di wilayah proyek, mulai dari bengkel perawatan peralatan hingga bengkel fabrikasi baja di daerah dataran rendah. Beberapa mitra juga telah mendirikan sarana-sarana di daerah dataran rendah dalam rangka mendukung usaha mereka untuk menyediakan jasa bagi kegiatan operasional PTFI sendiri.

g. Logistik.

PTFI mempunyai jaringan terbukti untuk memasok bahan-bahan ke Portsite – berikut armada kendaraan yang diperlukan untuk mengangkut bahan-bahan dari Portsite menuju lokasi operasional PTFI di seluruh wilayah proyek. Salah satu mitra PTFI lainnya menjalankan operasi logistik dilokasi dari pelabuhan kepada pengguna, selain kegiatan perawatan tertentu untuk peralatan non tambang, perawatan jalan, dan angkutan bus karyawan.

h. Jasa boga.

Mengingat jumlah orang yang berada di lokasi, maka salah satu mitra PTFI menyediakan jasa boga untuk menyediakan makanan bagi pekerja PTFI, selain jasa pengelolaan barak dan pembersihan.

BAB II

PEMBAHASAN

Dari awal sudah tertera bahwa perbedaan dalam pemerintahan Soekarno bersikap, “Biarkan kekayaan alam kita, hingga insinyur-insinyur Indonesia mampu mengolahnya sendiri.” Sedangkan Pak Harto dan para pewarisnya hingga sekarang bersikap, “Biarkan kekayaan alam kita dijarah oleh orang-orang asing, silakan Mister…” Merupakan fakta sejarah jika di awal kekuasaan Pak Harto, kekayaan alam Indonesia yang melimpah-ruah digadaikan kepada blok imperialisme Barat yang dipimpin Amerika Serikat. Sebelumnya Pak Harto dan Washington agaknya telah memiliki “MOU” bahwa jika Pak Soekarno berhasil dikudeta maka Harto yang menggantikannya akan “membalas budi” kepada Washington berupa penyerahan negara dan bangsa ini tanpa syarat agar bisa dieksploitasi sepuasnya oleh para tuan bule di Washington. Ironisnya, penjajahan asing atas Indonesia diteruskan oleh semua pewarisnya termasuk rezim yang tengah berkuasa hari ini yang ternyata “jauh lebih edan” ketimbang Jenderal Harto dulu.

Maley menulis, data tahun 1995 menunjukkan jika di areal ini tersimpan cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar pon dan emas sebesar 52,1 juta ons. Nilai jualnya 77 miliar dollar AS dan masih akan menguntungkan 45 tahun ke depan. Ironisnya, Maley dengan bangga juga menulis jika biaya produksi tambang emas dan tembaga terbesar dunia yang ada di Irian Barat itu merupakan yang termurah di dunia. Mengapa demikian, karena pembagian laba yang sangat berbeda dan menguntungkan pihak mereka disbanding Indonesia. Mungkin hanya sebagian kecil dari uang mereka diberikan kepada kita bangsa Indonesia. Hanya sebagai ucapan terimakasih atas semua pemberian Indonesia kepada mereka yang menguasai PTFI.

KESIMPULAN DAN SARAN

Semua kesalahan yang terjadi dalam Freeport Indonesia ini disebabkan oleh pemerintahan Indonesia sendiri. Mengapa demikian, karena pemerintahan asal menandatangani kontrak yang terlihat menguntungkan sedangkan membuntungkan. Selama bertahun-tahun Indonesia mengalami ini semua, tetapi pemerintah tidak mengambil kebijakan yang mungkin bisa merubah kebuntungan menjadi keuntungan walaupun hanya sedikit. Daripada selalu terpuruk dalam iming-iming yang kecil, tetapi mendapat kerusakan alam yang menyedihkan untuk dilihat dan dimiliki. Sangatlah tidak benar jika Indonesia hanya mendapat itu semua bukan keuntungan yang mendasar bagi masyarakatnya. Apakah pemerintahan yang selanjutnya akan tetap meneruskan kontrak ini, atau melakukan penambangan itu semua sendiri tanpa bantuan Negara asing? Jawaban yang akan sulit sekali dicari mengingat semua alat-alat berat dan masa kontrak yang telah di perhitungkan sejak awal. Alat-alat berat yang hanya bisa dibeli dari Negara luar membuat pemerintah memiliki kendala dalam mendatangkannya, jika mereka sudah marah atas pemutusan kontrak tersebut. Mungkin masa kontrak sudah diperkirakan se-lama tambang tersebut masih berproduksi (untuk apa membeli tanah yang sudah tidak bernilai jual lagi).

Saran untuk pemerintah hanya satu, yaitu kebijakan yang menguntungkan (menguntungkan masyarakat dan Negara kita yang tercinta ini).

Demikianlah yang saya bagikan mengenai makalah hukum perikatan dan kontrak freeport semoga bermanfaat.