Blog Tentang Bacaan Al Qur'an, Doa - Doa, Tata Cara Ibadah, Contoh Surat, Makalah, Skripsi, Proposal, Pidato, Puisi, Kata Mutiara dan Artikel.

Senin, 02 Februari 2015

Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Berbagai Era Pemerintahan

Upaya Pemberantasan Korupsi di Berbagai Era Pemerintahan - Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat mengundang gejolak revolusi, alat yang ampuh untuk mengkreditkan suatu bangsa. Bukanlah tidak mungkin penyaluran akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi.
Korupsi merupakan penyakit yang sudah melanda Indonesia sejak lama. Sejak zaman Pemerintahan Soekarno hingga kini korupsi belumlah menemukan solusi yang tepat. Namun demikian, setiap era pemerintahan mempunyai strategi dan upaya untuk menangangi korupsi, diantaranya:
a.    Era Soekarno (1945-1967)
Pemerintah Soekarno berupaya melakukan rasionalisasi perusahaan-perusahaan asing melalui suatu Undang-Undang. Pihak militer (AD) telah melakukan aksi sepihak dan merebut perusahaan-perusahaan asing tersebut sebelum Undang-Undang diberlakukan (1958).
Pada 13 Desember 1957, Mayor Jenderal A.H. Nasution (KSAD pada saat itu) melakukan larangan pengambil alihan perusahaan Belanda tanpa sepengetahuan militer dan menempatkan perusahaan-perusahaan tersebut di bawah pengawasan militer.
Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan politik benteng dengan memberikan bantuan kredit dan fasilitas-fasilitas kepada pengusaha pribumi. Program ini tidak melahirkan pribumi yang tangguh melainkan menimbulkan terjadinya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pengusaha yang mendapat lisensi hanyalah yang dekat dengan pemerintah dan kekuatan-kekuatan politik yang dominan.
Kegagalan demokrasi terpimpin mengatasi disintegrasi administrasi kenegaraan. Perekonomian tetap bergantung pada birokrasi partai-partai politik dan militer. Aparat negara tidak bekerja dengan baik dan korupsi merajalela.
b.   Era Soeharto (1965 -1998)
Rezim orde baru menggunakan pendekatan pembangunan di sektor ekonomi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul di orde Lama. Pada masa orde baru terjadi 3 fenomena:
  1. Kerjasama pimpinan militer dengan pengusaha Cina
  2. Kompetisi pengusaha pribumi dengan keturunan Cina
  3. Pengaruh perusahaan-perusahaan negara yang dikontrol oleh militer melawan teknokrat yang mendukung liberalisasi dan intervensi barat.
Beberapa hal yang menjadi catatan sejarah korupsi semasa Orde Baru diantaranya:
  1. Pertamina merupakan pendukung utama kekuasaan Soeharto dan Orde Baru. Namun pertamina menjadi sarang korupsi, patronase dan penyedotan sumber dana yang membuat pertamina ambruk di tahun 1975-1976.
  2. Januari 1970 beberapa organisasi mahasiswa turun ke jalan-jalan untuk memprotes korupsi yang terjadi di tubuh pemerintahan. Presiden Soeharto mengumumkan pembentukan komisi IV untuk menangani korupsi.
  3. Diberlakukannya Undang-Undang No 71 tentang pemberantasan korupsi walaupun dalam kenyataannya perangkat hukum tersebut tidak berfungsi dengan baik. Sistem politik Indonesia menerapkan lembaga kontrol pemerintahan seperti DPR, BPK, Kejaksaan Agung, dan Badan Penertiban Aparatur Negara, akan tetapi lembaga-lembaga tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
  4. Tahun 1990, Jenderal M Yusuf sebagai ketua BPK telah menyerahkan pemeriksaan hasil tahunan yang dilakukan BPK atas APBN 1988/1989 kepada DPR. Dalam acara tersebut, M Yusuf mengatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya menemukan banyak penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pemakaian dana-dana pembangunan.
  5. Sektor kehutanan menggunakan sector migas setelah redupnya masa kejayaan “Oil Boom”. Di awal tahun 1980 terkenal dengan istilah “green gold” atau emas hijau. Hasil hutan Indonesia yang dieksport menjadi penghasil devisa nomer dua setelah minyak dan gas bumi. Dua diantara lima perusahaan swasta terbesar menyerahkan sebagian saham dan pengelolaan pad akeluarga Soeharto.
  6. Gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa merupakan akumulasi dari kekecewaan terhadap kinerja rezim Orde Baru. Krisis ekonomi yang muncul tahun 1997 merupakan wujud nyata kebijakan-kebijakan ekonomi orde Baru yang sarat KKN dan ketergantungannya dengan modal asing dan  hutang luar negeri.
c.    Era Habibie (Mei 1998 – September 1999)
Gerakan reformasi 1998 mempunyai agenda utama pemberantasna Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Gerakan ini bermaksud mengusut praktek KKN di Orde Baru serta menciptakan pemerintahan yang bersih di era berikutnya. Beberapa perangkat hukum diciptakan oleh Habibie begitu beliau menjabat sebagai presiden, diantaranya :
1.      TAP MPR no XI/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.
2.      UU No.18 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.
3.      UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasn tindak pidana korupsi (UU Anti Korupsi).
4.      Inpres No. 30 tahun 1998 tentang  pembentukan komisi pemeriksa harta pejabat.
5.      Gagasan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Anti Corruption Comission).
Hal lain yang dilakukan semasa pemerintahan Habibie yaitu:
  1. Menko Wasbang mengeluarkan siaran pers tentang upaya menghapus KKN dari perekonomian nasional. Dalam siaran pers 15 Juni 1999 dijabarkan kembali pengertian KKN sebagai praktek Korupsi Kolusi Nepotisme antara pejabat dan swasta.
  2. Mandat dari TAP XI/1998 kepada Habibie untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pengusutan KKN Soeharto sesegera mungkin. Akan tetapi pemerintahan Habibie tidak mampu menyeret Soeharto ke pengadilan, justru mengehentikan penyidikan kasus tersebut.
d.   Era Abdurrahman Wahid
Segera setelah dilantik, Abdurrahman Wahid melakukan beberapa tindakan untuk menangani korupsi diantaranya
  1. Melalui Keppress No 44 tahun 2000 tanggal 10 Maret 2000 membentuk lembaga Ombudsman yang mempunyai wewenang melakukan klarifikasi, monitoring/pemeriksaan atas laporan masyarakat atas penyelenggaraan negara.
  2. Berdasarkan kesepakatan Letter of Intent (LOI) antara pemerintah RI dan IMF serta pasal 27 UU No. 31 tahun 1999 maka Kejaksaan Agung membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tim gabungan ini tidak berfungsi dengan baik karena posisinya di bawah Jaksa Agung, tidak diberikan kewenangan luas dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan kasus-kasus korupsi.
  3. Presiden membentuk komisi pemeriksa berdasa pasal 10 Undang Undang No.28 tahun 1999. Komisi yang dibentuk ini kemudian terkenal dengan nama KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara). Namun dalam pelaksanaannya muncul kontroversi. Pelaksaan seleksi calon anggota KPKPN yang dilakukan komisi II DPR tidak dilakukan secara transparan dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini memunculkan kesan adanya kepentingan parpol atau kelompok kepentingan dalam proses seleksi ini. Kontroversi lain yaitu perbedaan jumlah anggota yang ditetapkan presiden dan DPR.
  4. Persiapan pembentukan komisi anti korupsi berdasar UU No. 31 tahun 1999 dibawah koordinasi dirjen hukum dan perundang-undangan, departemen kehakiman dan HAM.
e.    Era Megawati dan Soesilo Bambang Yudhoyono
  1. Pembentukan lembaga anti korupsi oleh pemerintahan SBY, diantaranya : Tahun 1999 membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi, membentuk tim pemberantasan tindak pidana korupsi pada tahun 2005.Namun demikian, banyaknya lembaga anti korupsi di negara ini jelas bukan menghasilkan suatu prestasi melainkan kegagalan-kegagalan lembaga tersebut memberantas korupsi.
  2. Penerbitan Undang-Undang Anti Korupsi antara lain: UU no 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, PP No. 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
f.     Era Soesilo Bambang Yudhoyono dan Boediono
Era reformasi dengan runtuhnya orde lama bukan berarti korupsi begitu saja terselesaikan. Dewasa ini korupsi masih merupakan persoalan bangsa dan negara yang belum benar-benar terselesaikan. Arah perjuangan penyelesaian korupsi memerlukan upaya keras semua pihak. Dari sejak demokrasi terpimpin penyakit korupsi sudah ada, bahkan gejala korupsi yang timbul sudah mengarah pada bentuk korupsi yang sifatnya sistemik. Artikulasi “sistemik” ini bermakna komprehenshif, bahkan dapat dikatakan sebagai suatu proses yang signifikan. Korupsi sudah menjadi bagian dari sistem yang ada.[8]
Upaya pemberantasan korupsi dengan penegakan hukum baik POLRI, KPK ternyata belum membuahkan hasil yang optimal. Peraturan-peraturan yang diciptakan baik dalam bentuk TAP MPR maupun Undang-Undang seakan mengalami kelumpuhan fungsi dalam memberantas korupsi. Korupsi  bukan terletak pada mavia anggaran. Semua kasus yang melibatkan elit politik menjadi sorotan. Bahkan pada tahun 2012, sepuluh anggota DPR terkena korupsi, enam diantaranya dari Partai Demokrat. Hal ini wujud nyata bahwa korupsi sudah menjadi suatu budaya yang mengakar ke dalam sistem kelembagaan.
Dalam pandangan Arvind K. Jain, korupsi yang dilakukan oleh political leaders dalam penetapan kebijakan publik termasuk kedalam grand corruption, yakni praktik korupsi yang berdampak luas dan berkepanjangan bagi masyarakat. Political leaders menggunakan kekuasaannya untuk menetapkan sebuah kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak saja, mengorbankan jutaan masyarakat, bahkan tak jarang pada akhirnya harus merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ada. Misalnya kebijakan privatisasi BUMN, bailout kepada pihak tertentu hingga eksploitasi barang tambang dan gas alam yang menguntungkan segelintir kelompok atau investor. Tak hanya itu, grand corruption juga mampu berbentuk kebijakan publik yang memiliki tujuan-tujuan politis demi pelanggengan kekuasaan, dimana seorang political leaders menggunakan kekuasaannya dalam menetapkan kebijakan publik untuk meraup suara di pemilu selanjutnya, atau sebagai investasi bagi suksesi periode berikutnya, layaknya kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) hingga rekrutmen CPNS yang melebihi kuota anggaran negara. Pada titik ini, praktik korupsi dalam pembuatan kebijakan publik yang tergolong sebagai grand corruption memiliki tingkat urgensi tinggi untuk dibenahi bahkan dicegah, karena dengan terus terjadinya praktik tersebut maka demokrasi di Indonesia akan sulit untuk ditegakan.
TAP MPR Tahun 1998 tentang pemberantasan korupsi, Undang-Undang yang mendukung juga sudah baik, hanya memerlukan penegakan hukum yang jelas dan melibatkan kerjasama semua pihak yang memiliki talenta dan wewenang dibidangnya dalam menjalaninya. Misalnya kerjasama polisi, eksekutif, yudikatif dan sebagainya. Undang-Undang yang ada sekedar penegasan. Inpres sekedar penekanan dan pengingatan lembaga di bawahnya.  Hukum belum ditegakkan secara tegas bukan sekedar etalase.
Tahun 1999 merupakan titik anomali dengan lahirnya TAP MPR, lahirnya KPK, otonomi daerah dsb. Banyak kasus muncul ke pengadilan. Panitera maupun hakim sudah berhati-hati kalau ingin melakukan praktik kong kalikong. Perlu ada perubahan budaya abstrak ke kongkrit. Ada sanksi yang ditegakkan. Korupsi yang kecil seolah-olah mudah sedangkan kasus korupsi yg besar lama-lama, disembunyikan bukti-bukti dalam proses penegakannya. Sekarang banyak masyarakat yang mulai mampu mengungkap hakim yang tidak adil dan mengadukannya ke KY(Komisi Yudisial) melalui rekaman-rekaman, foto-foto dsb. Masalah perbedaan hukum, perbedaan tafsir itu susah untuk diselesaikan. Kalau ada bukti-bukti kongkrit maka akan mudah bagi KY untuk melakukan tindak lanjut.
Menurut filsuf Derida, timbulnya differong atau anomali, membuat  pemimpin perlu membuat keputusan yg berbeda dari yang lain. Keadilan ada diantara hukum dan anarki.Differong datang dari rakyat, bukan dari kalangan elit. Parpol tidak bisa karena masih bagian elit politik. Kalau dari kalangan akademis dipandang tidak mampu karena terjebak pada rutinitas pembelajaran. Demokrasi lahir dari dari kekuatan rakyat. Media harus hati-hati agar tidak terjebak menjadi corong elit politik. Di sinilah diperlukan peran rakyat dalam hal ini masyarakat madani yang mampu mengimbangi kekuatan elit politik/pemerintahan dalam mengatasi korupsi yang sifatnya sistematik.
Demokrasi Indonesia sifatnya masih fragile karena hasil dari elit yang belum solid. Konstitusi penegakannya belum jelas. Demokrasi imbas dari belum bersatunya elit. Diperlukan kekuatan pengimbang dari bawah ke atas untuk mengatasinya yaitu melalui kekuatan masyarakat madani. Jangan sekedar mengharap elit politik untuk mampu mengatasinya. Inilah “anomaly” dimana Indonesia belum memiliki kekuatan politik nyata untuk reformasi politik.
Facebook Twitter Google+
 
Back To Top